RESUME PEREKONOMIAN INDONESIA

Nama : Elsa Restiyanti
Kelas : 1EB19
NPM : 22210345
Mata Kuliah : Perekonomian Indonesia (soft skill )

PEREKONOMIAN INDONESIA
Perekonomian di Indonesia saat ini, belum dapat dikatakan sudah sempurna. Masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam perekonomian di Indonesia. Saat ini, Indonesia masih dikatakan sebagai negara berkembang bukan sebagai negara maju. Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai negara maju, karena masih terdapat hal-hal yang belum dicapai oleh Indonesia, dimana hal-hal tersebut merupakan syarat-syarat dari suatu negara maju . Salah satu wujud masalah pokok perekonomian di Indonesia adalah Kelangkaan . Maksud dari Kelangkaan tersebut adalah dimana kebutuhan manusia selalu lebih tinggi dari pada faktor produksi yang disediakan oleh alam .
A. SISTEM PEREKONOMIAN
Salah satu syarat majunya suatu negara adalah apabila negara tersebut telah mencapai sistem perekonomian yang dapat dikatakan stabil . Terdapat 4 (empat) sistem perekonomian di dunia , yaitu

1) Sistem Perekonomian Pasar
Terdapat beberapa ciri dari sistem perekonomian pasar, seperti :
• Masyarakat bebas menentukan kegiatan ekonomi yang ingin dilakukan
• Pemerintah sama sekali tidak ikut campur atau sama sekali tidak berperan dalam urusan perekonomian
• Seluruh sumber daya dikuasai oleh masyarakat
• Masyarakat bebas menentukan jenis usaha dan pekerjaan yang akan mereka jalankan.

2) Sistem Perekonomian Sosialis
Sistem Perekonomian Sosialis adalah sistem perekonomian yang dimana masyarakat dapat berperan dalam urusan perekonomian . Sedangkan pemerintah tidak harus bereperan penuh dalam urusan perekonomian. Tetapi dalam sistem perekonomian ini, semua masyarakat dituntut untuk bekerja , dan dituntut adanya pemerataan.

3) Sistem Perekonomian Komunisme
Dalam sistem perekonomian Komunisme, semua urusan, kegiatan ekonomi, maupun masalah perekonomian diatur oleh pemerintah. Jadi dalam sistem perekonomian ini, pemerintah secara penuh ikut campur tangan terhadap urusan perekonomian . Bentuk campur tangan pemerintah, seperti :
• Membuat peraturan-peraturan dalam suatu negara tersebut
• Menjalankan kebijakan fiskal dan moneter
• Secara langsung pemerintah yang menjalankan kegiatan ekonomi yang ada.
Tujuan dari adanya campur tangan pemerintah dalam urusan perekomian, yaitu :
• Menjamin kesamaan hak individu dan menghilangkan adanya penindasan
• Menjaga perekonomian agar tetap tumbuh secara stabil
• Mengawasi perusahaan agar tidak menjadi monopoli yang dapat merugikan
• Menyediakan barang bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
• Mengawasi agar eksternalitas yang merugikan tidak muncul

4) Sistem Perekonomian Campuran
Sistem Perekonomian Campuran merupakan sistem ekonomi yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah tetapi masyarakat masih mempunyai kebebasan untuk menentukan kegiatan ekonomi yang diinginkannya. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem perekonomian campuran .

B. PERIODE PEREKONOMIAN
Dalam perekonomian di Indonesia terdapat 4 (empat) periode perekonomian, yaitu :
1. Orde Lama

Pada awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia mengarah perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, yang bertujuan untuk memajukan industri kecil untuk memproduksi barang pengganti impor yang pada akhirnya diharapkan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap luar negeri. Sistem moneter tentang perbankan khususnya bank sentral masih berjalan seperti wajarnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya hak ekslusif untuk mencetak uang dan memegang tanggung jawab perbankan untuk memelihara stabilitas nasional.
Sejak tahun 1955, pembangunan ekonomi mulai meramba ke proyek-proyek besar. Hal ini dikuatkan dengan keluarnya kebijakan Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun (1961). Kebijakan ini berisi rencana pendirian proyek-proyek besar dan beberapa proyek kecil untuk mendukung proyek besar tersebut. Rencana ini mencakup sektor-sektor penting dan menggunakan perhitungan modern. Namun sayangnya Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun ini tidak berjalan atau dapat dikatakan gagal karena beberapa sebab seperti adanya kekurangan devisa untuk menyuplai modal serta kurangnya tenaga ahli.Perekonomian Indonesia pada masa ini mengalami penurunan atau memburuk

2. Orde Baru

Tepatnya sejak bulan Maret 1966 memasuki pemerintahan Orde Baru. Dalam era Orde Baru, pemerintah lebih ditujukkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintahan Orde Baru menjalin hubungan baik dengan negara-negara Barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga dunia lainnya, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter International (IMF).Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar.Pada bulan April 1969 Repelita I (rencana pembangunan lima tahun pertama) dimulai pada penekanan utama pada pembangunan sektor pertanian dan industry-industri yang terkait, seperti agroindustri.
Dampak dari Repelita I dan repelita-repelita berikutnya terhadap perekonomian di Indonesia cukup megagumkan, terutama dilihat pada tingkat makro. Proses pembangunan bejalan sangat cepat dengan laju pertumbuhan per tahun yang cukup tinggi, jauh lebih baik daripada pemerintahan Orde Lama. Kebijakan-kebijakan ekonomi selama masa Orde Baru memang telah menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi yang pesat dan laju pertumbuhan yang tinggi, tetapi dengan biaya ekonomi yang tinggi, serta fundamental ekonomi yang rapuh
3. Transisi Reformasi
Pada tanggal 14 dan 15 Mei 1997, nilai tukar baht Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan hebat akibat para investor asing mengambil keputusan ‘jual’ karena mereka para investor asing tidak percaya lagi terhadap prospek perekonomian negara tersebut, paling tidak untuk jangka pendek. Pemerintan Thailan meminta bantuan IMF. Pengumuman itu mendepresiasikan nilai baht sekitar 15% hingga 20% hingga mencapai nilai terendah, yakni 28,20 baht per dolar AS. Nilai tukar rupiah terus melemah, pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret, antaranya menunda proyek-proyek senilai Rp 39 Triliun dalam upaya mengimbangi keterbatasan anggaran belanja. Krisis rupiah yang akhirnya menjelma menjadi krisis ekonomi memunculkan suatu krisis politik. Pada awalnya, pemerintahan yang dipimpin Presiden Soeharto akhirnya digantikan oleh wakilnya, yakni B.J. Habibie. Walaupun, Soeharto sudah turun dari jabatannya tetap saja tidak terjadi perubahan-perubahan nyata karena masih adanya korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga pada masa Presiden Habibie masyarakat menyebutnya pemerintahan transisi.

4. Reformasi
Pada tanggal 20 Oktober 1999 menjadi akhir pemerintahan transisi, dan awal dari pemerintahan Presiden Gus Dur. Dalam hal ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya (1999), kondisi perekonomian di Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif dan pada tahun 2000 proses pemulihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi. Inflasi dan tingkat suku bunga juga mulai rendah.Tetapi, selama pemerintahan Gus Dur, praktis tidak ada satu pun masalah di dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik sehinnga ketidakstabilan dalam poltik dan social yang tidak semakin surut selama pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menaikkan tingkat country risk. Hal ini ditambah lagi dengan buruknya hubungan antara pemerintah dengan IMF, membuat pelaku-pelaku bisnis, termasuk investor asingg, menjadi enggan melakukan kegiatan bisnisnya di Indonesia.