Tugas Kelompok

Nama              : Elsa Restiyanti

Kelas               : 2 eb 22

NPM               : 22210345

Mata Kuliah  : Aspek Hukum Dalam Ekonomi

TUGAS

PERLINDUNGAN KONSUMEN

           

.        1.   Pengertian Konsumen

Konsumen yaitu beberapa orang yang menjadi pembeli atau pelanggan yang membutuhkan barang untuk mereka gunakan atau mereka konsumsi sebagai kebutuhan hidupnya.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdaganan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan infomatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang, ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Konsumen adalah seseorang yang menggunakan barang atau jasa. Konsumen diasumsikan memiliki informasi atau pengetahuan yang sempurna berkaitan dengan keputusan konsumsinya. Mereka tahu persis kualitas barang, kapasitas produksi, teknologi yang digunakan dan harga barang di pasar. Mereka mampu memprediksi julah penerimaan untuk suatu periode konsumsi. Berikut ini adalah wujud dari konsumen.

a.       Personal Consumer

Konsumen ini membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk penggunaannya sendiri.

b.      Organizational Consumer

Konsumen ini membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan organisasi tersebut.

2.     Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

a.  Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,

b.      Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,

c.    Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,

d.  Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

e.       Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah

a.         Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,

b.        Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa,

c.         Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,

d.  Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,

e.    Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,

f.       Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

       3 .     Hak Dan Kewajiban Konsumen

Janus Sidabalok dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia menyebutkan bahwa ada tiga macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya, yakni:

1.         Hak manusia karena kodratnya, yakni hak yang kita peroleh begitu kita lahir, seperti hak     

        untuk hidup dan hak untuk bernapas. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh negara, dan 

        bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya.

2.         Hak yang lahir dari hukum, Yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada

       warga negaranya. Hak ini juga disebut sebagai hak hukum. Contohnya hak untuk

       memberi suara dalam Pemilu.

3.         Hak yang lahir dari hubungan kontraktual. Hak ini didasarkan pada

       perjanjian/kontrak antara orang yang satu dengan orang yang lain. Contohnya

       pada peristiwa jual beli. Hak pembeli adalah menerima barang. Sedangkan hak

       penjual adalah menerima uang.

            Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Hak-hak Konsumen adalah :

1.         Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang

       dan/atau jasa;

2.         Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa

       tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3.         Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

        barang dan/atau jasa;

4.         Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang

       digunakan;

5.         Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa

       perlindungan konsumen secara patut;

6.         Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7.         Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

       diskriminatif;

8.         Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang

       dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak

       sebagaimana mestinya;

9.         Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :

a.  Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

b.      Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

c.       Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,

d.      Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4.     Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

·         Hak pelaku usaha adalah :

a)    Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

b)     Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik;

c)  Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaiakan hukum sengketa konsumen;

d)  Hak untuk rehabilitasi nama baik apbila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

e)      Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

·         Kewajiban pelaku usaha adalah :

a)      Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b)  Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

d)  Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e)   Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f)  Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian  dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g)   Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

5.     Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha

Ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam  Pasal 8 s/d 17 UU PK . Ketentuan ini kemudian dapat dibagi kedalam 3 kelompok, yaitu :

·         Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi (Pasal 8 )

·         Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran (Pasal 9 – 16)

·         Larangan bagi pelaku usaha periklanan (Pasal 17)

Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi. 

Ada 10 larangan bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU PK,yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang :

a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan  ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam  hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut

c)  Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

d)   Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa  tersebut;

e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau  keterangan  barang dan/atau jasa tersebut;

f)    Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan,  iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

g)  Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan  “halal” yang dicantumkan dalam label;

i)  Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama  barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal  pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

j)    Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tiap bidang usaha diatur oleh ketentuan tersendiri. Misalnya kegiatan usaha di bidangmakanan dan minuman tunduk pada UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Tak jarang pula, tiap daerah memiliki pengaturan yang lebih spesifik yang diatur melalui Peraturan Daerah. Selain tunduk pada ketentuan yang berlaku, pelaku usaha juga wajib memiliki itikad baik dalam berusaha. Segala janji yang disampaikan kepada konsumen, baik melalui label, etiket maupun iklan harus dipenuhi.Selain itu, ayat (2) dan  (3) juga memberikan larangan sebagai berikut:

·         Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas  barang dimaksud.

·        Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang  rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi  secara lengkap dan benar.

Ketentuan terakhir dari pasal ini adalah:

· Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib  menariknya dari peredaran.

6.     Tanggung Jawab Pelaku Usaha

            Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab produk timbul dikarenakan kerugian yang dialami  konsumen sebagai akibat dari “ produk yang cacat “, bisa dikarenakan kurang cermat  dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau  melakukan perbuatan melawan hukum. Di dalam pasal 27,hal yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

1.       Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksud  untuk diedarkan;

2.       Cacat barang timbul pada kemudian hari;

3.       Cacat timul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang ;

4.       Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen ;

5.       Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewat  jangka waktu yang diperjanjikan.  

7.     Sanksi Pelaku Usaha

Masyarakat boleh merasa lega dengan lahirnya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun bagian terbesar dari masyarakat kita belum tahu akan hak-haknya yang telah mendapat perlindungan dalam undang-undang tesebut, bahkan tidak sedikit pula para pelaku usaha yang tidak mengetahui dan mengindahkan UU Perlindungan Konsumen ini. 

Dalam pasal 62 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut telah diatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha diantaranya sebagai berikut : 1) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dan milyard rupiah) terhadap : pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut ( pasal 8 ayat 1 ), pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa ( pasal 8 ayat 1 ), memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar ( pasal 8 ayat 2 ), pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen dan/atau perjanjian. ( pasal 18 ayat 1 huruf b ) 2) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap : pelaku usaha yang melakukan penjualan secara obral dengan mengelabuhi / menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan obral, pelaku usaha yang menawarkan barang melalui pesanan yang tidak menepati pesanan atau waktu yang telah diperjanjikan, pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang/jasa. 

Dari ketentuan-ketentuan pidana yang disebutkan diatas yang sering dilanggar oleh para pelaku usaha masih ada lagi bentuk pelanggaran lain yang sering dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pencantuman kalusula baku tentang hak pelaku usaha untuk menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen dalam setiap nota pembelian barang. Klausula baku tersebut biasanya dalam praktiknya sering ditulis dalam nota pembelian dengan kalimat “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” dan pencantuman klausula baku tersebut selain bisa dikenai pidana, selama 5 (lima) tahun penjara, pencantuman klausula tersebut secara hukum tidak ada gunanya karena di dalam pasal 18 ayat (3) UU no. 8 tahun 1999 dinyatakan bahwa klausula baku yang masuk dalam kualifikasi seperti, “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” automatis batal demi hukum. 

Namun dalam praktiknya, masih banyak para pelaku usaha yang mencantumkan klausula tersebut, di sini peran polisi ekonomi dituntut agar menertibkannya. Disamping pencantuman klausula baku tersebut, ketentuan yang sering dilanggar adalah tentang cara penjualan dengan cara obral supaya barang kelihatan murah, padahal harga barang tersebut sebelumnya sudah dinaikan terlebih dahulu. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 11 huruf f UU No.8 tahun 1999 dimana pelaku usaha ini dapat diancam pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp.500 juta rupiah. 

Dalam kenyataannya aparat penegak hukum yang berwenang seakan tdak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa dalam dunia perdagangan atau dunia pasar terlalu banyak sebenarnya para pelaku usaha yang jelas-jelas telah melanggar UU Perlindungan Konsumen yang merugikan kepentingan konsumen. Bahwa masalah perlindungan konsumen sebenarnya bukan hanya menjadi urusan YLKI atau lembaga/instansi sejenis dengan itu, berdasarkan pasal 45 ayat (3) Jo. pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen tanggung jawab pidana bagi pelanggarnya tetap dapat dijalankan atau diproses oleh pihak Kepolisian. ( Oktober 2004 )

Sanksi Perdata :

1)        Ganti rugi dalam bentuk :

·      Pengembalian uang atau

·      Penggantian barang atau

·      Perawatan kesehatan, dan/atau

·      Pemberian santunan

Ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Sanksi Administrasi : maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), melalui BPSK jika melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3), 20, 25 Sanksi Pidana :

1)        Kurungan :

·         Penjara, 5 tahun, atau denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) (Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e dan Pasal 18

·         Penjara, 2 tahun, atau denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16 dan 17 ayat (1) huruf d dan f

Ketentuan pidana lain (di luar Undang-undang No. 8 Tahun. 1999 tentang Perlindungan Konsumen) jika konsumen luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian. Hukuman tambahan , antara lain  Pengumuman keputusan Hakim; Pencabutan izin usaha; Dilarang memperdagangkan barang dan jasa ; Wajib menarik dari peredaran barang dan jasa; Hasil Pengawasan disebarluaskan kepada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

1.     http://fitrianidwipertiwi93.blogspot.com/2012/03/pengertian-konsumen.html

2.     http://jaggerjaques.blogspot.com/2011/05/asas-dan-tujuan-perlindungan-konsumen.html

3.     http://www.ylki.or.id/hak-dan-kewajiban-konsumen

4.     http://www.tunardy.com/hak-dan-kewajiban-konsumen/

5.http://pipp.rembangkab.go.id/index.phpoption=com_content&view=article&id=63:perlindungan-konsumen&catid=3:newsflash

6.     http://rahmizantiaa.blogspot.com/2012/05/pertemuan-12-hak-dan-kewajiban-dari.html

7.     http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=sanksi

8.     http://www.kantorhukum-lhs.com/details_artikel_hukum.php?id=33

Tulisan Periode 3

Nama            : Elsa Restiyanti
Kelas            : 2 eb 22
NPM             : 22210345
Mata Kuliah  : Aspek Hukum Dalam Ekonomi (softskill)

Kasus Hukum Dagang

Walaupun pelanggaran atas merk tersebut merupakan delik aduan dan sampai waktu yang cukup lama pemilik dari perusahaan GUCCI yang asli belum melakukan penuntutan, pemalsuan merk yang dilakukan Pak Dodi tersebut harus dihentikan. Seharusnya Pak Dodi berkreasi membuat merek sendiri dan kemudiaan menggunakannya untuk produk yang mereka hasilkan. Dalam pembuatan atau pemberian merek tentunya Pak Dodi harus mengikuti aturan, tidak sembarang menggunakan merek. Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

·  Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

·         Tidak memiliki daya pembeda

·         Telah menjadi milik umum

·         Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan .

Masalah yang timbul dalam kasus telaah topik 12 mengenai Hukum Dagang yaitu Pak Dodi yang menggunakan merek terdaftar milik orang lain tanpa izin dan mencantumkannya dalam barang produksinya. Lebih jelas Pak Dodi menggunakan merek GUCCI pada produk usaha tas dan sepatunya, padahal seperti yang telah diketahui mayarakat umum bahwa GUCCI adalah merek ternama yang sudah terdaftar dan memproduksi barang-barang dari kuit hewan (tas, sepatu). Dari masalah tersebut Pak Dodi sudah jelas melanggar Pasal 90 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pemberian merek terhadap barang produksi dengan memperhatikan norma dn hukum yang berlaku sangatlah penting.

Sumber :

http://h3r1y4d1.wordpress.com/2011/11/11/240/

Tugas 2

Nama            : Elsa Restiyanti

Kelas            : 2 eb 22

NPM             : 22210345

Mata Kuliah  : Aspek Hukum dalam Ekonomi

HUKUM DAGANG

Perdagangan atau Perniagaan pada umumnya adalah pekeerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lainnya untuk memperoleh keuntungan. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan.

    1. Bentuk-bentuk Badan Usaha

a)      Bentuk-bentuk badan usaha dilihat dari jumlah pemiliknya yaitu :

·        Perusahaan Perseorangan

Merupakan suatu perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau seorang pengusaha.

·        Perusahaan Persekutuan

Merupakan suatu perushaan yang dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam suatu persekutuan.

b)      Bentuk badan usaha dilihat dari status hukumnya yaitu :

·         Perusahaan berbadan hukum

Merupakan sebuah subjek hukum yang mempunyai kepentingan sendiri terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya, mempunyai harta sendiri terpisah dari harta anggotanya, mempunyai tujuan berbeda dengan anggotanya, dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai sahamnya

·         Perusahaan bukan badan hukum

Jenis perusahaan ini kebalikannya daripada perusahaan berbadan hukum

c)      Bentuk badan usaha yang dikenal di lingkungan masyarakat yaitu :

·         Perusahaan swasta

Merupakan perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah, yakni :

Ø  Perusahaan swasta nasional

Ø  Perusahaan swasta asing

Ø  Perusahaan campuran (joint venture)

·         Perusahaan negara

Merupakan prusahaan yang seluruh atau sebagaian modalnya dimiliki oleh negara, yakni :

Ø  Perusahaan Jawatan (Perjan)

Ø  Perusahaan Umum (Perum)

Ø  Perusahaan Perseroan (Persero)

      2. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschap (NV), adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. 

Dasar hukum perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT.

a)      Syarat umum pendirian Perseroan Terbatas (PT)

·         Fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang

·         Fotokopi KK penanggung jawab / Direktur

·         Nomor NPWP Penanggung jawab

·         Pas foto penanggung jawab ukuran 3X4 (2 lbr berwarna)

·         Fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan

·         Fotokopi surat kontrak/sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha

·         Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di Gedung Perkantoran

·     Surat keterangan RT/RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) khusus luar jakarta

·    Kantor berada di wilayah perkantoran/plaza, atau ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman.

·    Siap disurvei

b)      Keuntungan utama membentuk perusahaan perseroan terbatas adalah:

·         Kewajiban terbatas.

Tidak seperti partnership, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang "terbatas" tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini mengijinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang beresiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan.

·         Masa hidup abadi.

Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal, yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subyek disolusi dan penyebaran. Kelebihan ini juga sangat penting dalam periode pertengahan, ketika tanah disumbangkan kepada Gereja (sebuah perusahaan) yang tidak akan mengumpulkan biayafeudal yang seorang tuan tanah dapat mengklaim ketika pemilik tanah meninggal. Untuk hal ini, lihat Statute of Mortmain.

·         Efisiensi manajemen. 

Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Dan dengan menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.

           c)   Kelemahan Perusahaan Perseroan Terbatas

·         Kerumitan perizinan dan organisasi.

Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Hubungan antar perorangan juga lebih formal dan berkesan kaku.

    3. Koperasi

Koperasi adalah perserikatan yang memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari para anggotanya dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung). Pembentukan koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 1 butir 1 koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang-seorang atau daban hukum koperasi yang melandaskan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

    4. Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan merupakan suatu badan hukum dan untuk dapat menjadi badan hukum wajib memenuhi kriteria dan tersyaratan tertentu, yakni:

·        Yayasan terdiri atas kekayaan yang terpisahkan.

·        Kekayaan yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan yayasan.

·        Yayasan mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

·        Yayasan tidak mempunyai anggota.

Yang termasuk sebagai organ yayasan adalah:

·         Pembina, yaitu organ yayasan yang mempunyai kewenangan dan memegang kekuasaan tertinggi.

·         Pengurus, yaitu organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Seorang pengurus harus mampu melakukan perbuatan hukum dan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina.

·         Pengawas, yaitu organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

    5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan usaha milik negara adalah persekutuan yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki negara. Perusahaan negara adalah daban hukum dengan kekayaan dan modalnya merupakan kekayaan sendiri dan tidak terbagi dalam saham-saham. Jadi, badan usaha milik negara dapat berupa:

a)      Perusahaan jawatan (perjan), yaitu BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan.

b)      Perusahaan umum (perum), yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.

c)      Perusahaan perseroan (persero), yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam sahan yang seluruh atau sebagian paling sedikit 51% sahamnya dimiliki.

Sumber :

·                  http://yasmineszone.blogspot.com/2011/02/hubungan-hukum-perdata-dengan-hukum.html

·                  http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/05/berlakunya-hukum-dagang/

·                 http://hennyolgarebekka.wordpress.com/2011/05/23/pengusaha-dan-kewajiban-dalam-hukum-dagang/

·                 http://herikurniawan19.wordpress.com/2012/04/06/hukum-dagang-kuhd/

Tugas 1

Nama          : Elsa Restiyanti

Kelas          : 2 eb 22

NPM           : 22210345

Mata Kuliah : Aspek Hukum dalam Ekonomi (softskill)

HUKUM PERIKATAN

1. Pengertian Hukum Perikatan

Asal kata perikatan dari obligatio (latin), obligation (Perancis, Inggris)  Verbintenis (Belanda = ikatan atau hubungan). Selanjutnya Verbintenis mengandung banyak pengertian, di antaranya:

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang (pihak) atau lebih, yakni pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi, begitu juga sebaliknya.

Perjanjian adalah peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari perjanjian ini maka timbullah suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Intinya, hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan. Perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan

perikatan, karena hukum perjanjian menganut sistim terbuka. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian.

2. Dasar Hukum Perikatan

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

·         Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).

·         Perikatan yang timbul undang-undang.

·         Perikatan yang berasal dari undang-undang dibagi lagi menjadi undang-undang saja dan undang-undang dan perbuatan manusia. Hal ini tergambar dalam Pasal 1352 KUH Perdata

Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela ( zaakwarneming).

     3. Azas-azas dalam Hukum Perikatan

     Azas-azas hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni :

a.       Azas Kebebasan Berkontrak

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dengan demikian, cara ini dikatakan ‘sistem terbuka’, artinya bahwa dalam membuat perjanjian ini para pihak diperkenankan untuk menentukan isi dari perjanjiannya dan sebagai undang-undang bagi mereka sendiri, dengan pembatasan perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan norma kesusilaan.

b.      Azas Konsensualisme

Azas ini berarti, bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri, yaitu :

·         Kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri.

·         Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

·         Mengenai suatu hal tertentu.

·         Suatu sebab yang halal.

     4. Wan Prestasi dan Akibatnya

            Wansprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, misalnya ia (alpa) atau ingkar janji. Adapun bentuk dari wansprestasi bisa berupa empat kategori, yakni :

·         Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

·          Melaksanakan apa yand dijanjikannua, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

·         Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

·         Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat-akibat Wansprestasi

Akibat-akibat wansprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wansprestasi , dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni :

1)      Membayar Kerugian yang Diderita oleh Kreditur (Ganti Rugi)

Ganti rugi sering diperinci meliputi tiga unsur, yakni :

·         Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak.

·         Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibat oleh kelalaian si debitor;

·         Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditor.

2)      Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian

            Di dalam pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.

3)      Peralihan Risiko

            Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUH perdata.

Sumber:

·         http://tiarramon.wordpress.com

·         http://www.scribd.com/doc/16733475/Hukum-Perikatan

·         http://rischaandriana.blogspot.com/2012/03/hukum-perikatan.html